STORY OF MAY DAY BALIKPAPAN

Dirayakan Riang Gembira tanpa Demonstrasi

Hari buruh sedunia atau yang dipopulerkan dengan sebutan May Day dirayakan melalui beragam cara. Masing-masing daerah punya cara tersendiri. Satu di antaranya para buruh yang berkerja di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Para pekerja di kota minyak ini, merayakan peringatan hari buruh tidak dengan memamerkan aksi unjuk rasa turun ke jalan berdemonstrasi lakukan penyampaian aspirasi di depan gedung pemerintahan dan pusat keramaian.

Sebaliknya, para buruh yang terwadah dalam serikat pekerja bersatu padu dalam kegembiraan di alam terbuka Pantai Kilang Mandiri, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa 1 Mei 2018 pagi.

Pengamatan Tribunkaltim sekitar pukul 08.00 Wita hujan turun deras. Awan mendung, air mengguyur tak surutkan kegiatan peringatan hari buruh. Serikat pekerja tetap lakukan aktivitas kebahagiaan dalam rangka hari buruh sedunia.

Satu di antaranya sarapan bersama dengan hidangan jajanan kue makanan umbi-umbian diselingi dengan sajian minuman susu jahe hangat. Mereka yang hadir ini tidak hanya kalangan adam namun juga kaum hawa dan anak-anak.

Saat ditemui, Mugiyanto, Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Kota Balikpapan, menegaskan, peringatan hari buruh sedunia memberikan makna bagi semua pekerja dengan mengisi muatan hiburan. 

“Kami buat berkonsep seperti family gathering. Para buruh bisa membawa istri atau suami dan anaknya untuk ikut bersama rayakan hari buruh di Balikpapan. Sengaja dibuat senang-senang, kami semua tidak demo ke depan gedung Walikota,” ujarnya.

Tidak hanya ini, di acara disediakan juga panggung besar untuk arena bernyanyi orkes dangdut. Tak ayal, banyak para buruh yang manfaatkan untuk berjoget riang. Termasuk para pekerja juga disediakan door prize dengan beragam hadiah menarik seperti alat-alat rumah tangga.

Menurut Mugiyanto, peringatan hari buruh sedunia di Kota Balikpapan diikuti 30 serikat pekerja dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Kota Balikpapan. 

Gabungan serikat pekerja ini menjadi titik tumpuan persatuan gerakan buruh mencapai kesejahteraan bersama.

Melalui serikat pekerja, para buruh bisa bersatu menggalang kekuatan, memiliki daya tawar tinggi, ada semacam posisi yang kuat. Karena itu, selain berkumpul, para pekerja melaksanakan kegiatan yang bernuansa positif.

Kegembiraan perlu dituangkan dalam perayaan hari buruh sedunia, namun tidak melupakan juga aspirasi kekuatan buruh yang ingin selalu tetap diakomodasi semua kepentingannya, termasuk satu di antaranya soal kesejahteraan dan kedaulatan para pekerja asli warga negara Indonesia.

Pihaknya sebagai organisasi yang menampung semua serikat pekerja, diharapkan, iklim usaha di kota minyak Balikpapan terus berlangsung baik, tergiring pada gelombang ekonomi bernilai tinggi supaya para buruh pun terkena imbas mendapat angin segar, kesejahteraan semakin menakjubkan.

Kondisi Kota Balikpapan sekarang sedang dalam ekonomi yang sedang bergerak sesak, sektor migas dan batu bara yang diandalkan kini melemah, membuat roda ekonomi tersendat.

Banyak perusahaan yang mengambil tindakan pengurangan tenaga kerja yang berimbas semakin menumpuknya kemelaratan dan akhirnya angka pengangguran jadi sangat menakutkan.

“Kami sebagai pekerja terus berdoa, ekonomi daerah kita semakin hari semakin baik. Ekonomi kami melihat sudah mulai terus bergerak. Pekerja ingin ekonomi membaik, iklim usaha bagus supaya kami juga bisa ikut sejahterah,” tuturnya.

Khawatir Tenaga Kerja Asing Namun Kenyataannya

Peringatan hari buruh sedunia di Kota Balikpapan, soroti mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri Indonesia. Pekerja asing sangat dikhawatirkan bagi kalangan buruh di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Balikpapan, Mugiyanto, saat bersua dengan Tribunkaltim di Pantai Kilang Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan pada Selasa 1 Mei 2018.

Ia menjelaskan, pekerja asing akan mengancam bagi peluang tenaga kerja asli Balikpapan. Daerah Balikpapan sekarang ini banyak pengangguran semenjak sektor migas dan batu bara lesu lunglai.

Beberapa perusahaan pun ada yang bernafas sesak sampai ada yang gulung tikar, akibatnya banyak perusahaan yang mengambil kebijakan mengurangi bahkan memberhentikan tenaga kerja.

“Ada baiknya jangan sampai memberikan kemudahan pekerja asing membanjiri Kota Balikpapan. Utamakan dahulu pekerja lokal, jangan sampai warga Balikpapan banyak yang menganggur,” ujar Mugi.

Dirinya mendapat kabar, beberapa bulan yang lalu ada inspeksi mendadak dari Menteri Tenaga Kerja di beberapa tempat ditemukan pekerja asing yang tidak memiliki visa izin kerja. Visa kunjungan wisata dipakai untuk bekerja di Indonesia, jelas ini menyalahi aturan.

“Seandainya tanpa kontrol ketat dari pemerintah berpotensi munculkan gejolak sosial. Perlu kebijakan dan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat terkait,” tuturnya.

Karena itu, di tengah persaingan yang ketat, dunia semakin global, pastinya rakyat ingin ada perhatian penuh dari pemerintah, terutama dalam hal memberikan fasilitas pelatihan kerja terampil. Harapannya, para pekerja dari Balikpapan bisa bersaing dan handal.

“Angkatan kerja di Balikpapan semakin besar tapi tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja. Ditambah lagi masih minim sarana untuk pelatihan kerja,” ungkap Mugi.

Dia mengimbau, pemerintah Kota Balikpapan wajib memikirkan dengan cara mengakomodir kepada angkatan kerja Balikpapan untuk mendapat akses pelatihan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional maupun internasional.

Kemudian pekerja Balikpapan diberikan kesempatan untuk magang di berbagai perusahaan sesuai kompetensi dan basis keilmuan dengan harapan mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. “Tenaga kerja kita bisa bersaing dalam pasar, bisa dipakai sama pasar,” ujarnya.

Sebagai contoh, saat ini PT Pertamina yang ada di Kota Balikpapan sedang berusaha membangun proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang RU V yang kemungkinan besar bakal menyerap ribuan tenaga kerja.

“Perlu ada pengaturan secara baik. Melakukan pelatihan tenaga kerja lokal dari berbagai disiplin ilmu sehingga tenaga dari lokal bisa terserap di kegiatan proyek Pertamina itu,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Tirta Dewi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan, mengungkapkan kepada Tribunkaltim, bicara soal tenaga kerja asing di Balikpapan bisa dibilang jumlahnya tidak dominan.

Membandingkan antara pekerja lokal dengan tenaga kerja asing jelas masih lebih banyak para pekerja lokal. Kata Tirta, pekerja asing di Balikpapan dari tahun ke tahun semakin menurun. Tren jumlah pekerja asing tidak menunjukkan grafik naik.

Mengacu pada data Disnaker Balikpapan, sekitar ada 40 perusahaan di Kota Balikpapan yang mempekerjakan orang dari luar negeri. Sebagian besar, paling banyak adalah para tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu.

Tercatat sekitar di tahun 2013 jumlah pekerja asing mencapai 600 orang. Tahun terus bergulir jumlahnya semakin kecil, sampai di tahun 2017 tenaga kerja asing hanya sisakan sebanyak 192 orang. Bandingkan dengan tenaga kerja lokal di tahun 2018 ini totalnya sekitar 78 ribu orang. 

“Tidak akan jadi pesaing buat pekerja lokal. Kecil sekali pengaruhnya buat tenaga kerja lokal,” ujar Tirta yang selalu berbusana jilbab ini.

Menurut dia, faktor menurunnya pekerja asing di Kota Balikpapan setiap tahunnya, disebabkan oleh lesunya ekonomi sektor minyak gas dan batu bara.

Kondisi ekonomi global pun sedang tidak bergairah, imbasnya banyak perusahaan yang rontok. Jalan keluarnya banyak yang memulangkan tenaga kerja ke negara asalnya.

Selain itu, ada juga perusahaan di Balikpapan yang diambil alih oleh Pertamina. Sebelum diambil alih, perusahaan minyak seperti Total E&P paling banyak mempekerjakan tenaga asing. 

Pastinya, Dinas Tenaga Kerja sampai sekarang ini masih terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang luar negeri di Balikpapan. Sinergi bersama pihak imigrasi, kepolisian, pengawas tenaga kerja dan aparatur camat, lurah dan RT. 

“Kalau memang disinyalir ditemukan tidak ada yang memiliki izin boleh langsung lapor ke kami (Disnaker). Jika ada ditemukan yang menyalahi aturan segera tindaklanjuti. Sampai kami nanti berikan hukuman berupa sanksi keluar dari Indonesia,” tegas Tirta.

Buruh Kritisi UMK 2018 

Forum Komunikasi Serikat Pekerja Balikpapan memprotes akan pemberlakukan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan yang dianggap tidak masuk akal. 

Kota Balikpapan yang masuk wilayah perkotaan berbiaya hidup mahal seharusnya para pekerja idealnya diberikan gaji minimum seperti layaknya yang berlaku di Kota Jakarta.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Balikpapan, Mugiyanto, kepada Tribunkaltim dalam perayaan hari buruh sedunia di Pantai Kilang Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan pada Selasa 1 Mei 2018 siang. 

Ia menegaskan, Balikpapan terkenal sebagai kota yang berbiaya hidup termahal di Indonesia. Sudah seharusnya upah para pekerja atau buruh di Balikpapan bukan seperti yang sekarang sebesar Rp 2,6 juta.

Kata Mugiyanto, angka ideal yang diinginkan para buruh sebesar minimal seperti yang ada di Kota Jakarta sebesar Rp 3,6 juta. Kalau bisa tetapkan angka sampai Rp 4 juta.

“Yang sekarang menurut kami itu tidak cukup. Kalau pekerja yang lajang mungkin cukup saja, bisa buat bertahan hidup. Tapi bagaimana buat pekerja yang sudah berumah tangga, harus menghidupi anak-anaknya,” ujarnya.

Mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak di Kota Balikpapan, angka biaya hidup tinggi, inflasinya pun besar. Maka angka ideal bagi upah buruh di Balikpapan semestinya Rp 4 juta.

“Kami sampaikan ke disnaker, dewan pengupahan kota, ke Plt Walikota ke DPRD sampai ke Apindo dan BPS,” urai Mugiyanto yang kala itu mengenakan kaos berkerah warna merah.

Ia pun menambahkan, penetapan upah minimum di Balikpapan hanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan produk domestik bruto dan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan selama lima tahun sekali.

“Jelas tidak sesuai dengan semangat Undang-undang ketenagakerjaan yang ditentukan upah buruh itu harus mengacu pada pencapaian kebutuhan hidup layak,” tuturnya.

Apalagi, ungkap dia, formulasi pengupahan para buruh dipayungi peraturan yang tidak memihak para buruh, mengacu di Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Harusnya aturan ini perlu ditinjau kembali, forumulasi pengupahannnya perlu dirombak.

“Sulit bagi kami para buruh untuk menentukan besaran upah yang adil dan proporsional yang disesuaikan dengan kondisi pasar kerja dan kebutuhan hidup layak,” kata Mugi.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Balikpapan menghadiri dan ikut terlibat dalam kegiatan perayaan hari buruh sedunia Balikpapan yang bertema “Is Fun Day” di Pantai Kilang Mandiri.

Terungkap, Disnaker Kota Balikpapan beberapa bulan yang lalu di tahun 2017 membuat kebijakan patokan penetapan UMK untuk tahun 2018 sekitar 8,73 persen atau sekitaran angka Rp 2,6 juta per bulan. Sementara di tahun 2017, UMK Kota Balikpapan sebesar Rp 2.408.562

Penghitungan UMK tahun 2018 tersebut mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan yakni laju pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,01 persen dan inflasinya sebesar 3,72 persen.

Jadi menurut Kepala Disnaker Balikpapan, Tirta Dewi, penetapan UMK Balikpapan sudah mengacu pada acuan tersebut, bukan dibuat hanya keinginan pemerintah kota semata atau kemauan pesanan dari pengusaha.

“Ada rumusnya. Kalau dihitung menggunakan rumus yang berlaku maka ketemunya angka segitu. UMK Balikpapan sudah naik jadi 8,73 persen,” ungkapnya.[1]

Banyak Belum Berserikat Kerja

Peringatan hari buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Balikpapan memberikan catatan penting selama setahun belakangan. 

Bahwa selama ini masih ada buruh yang belum membuat gerakan serikat pekerja di perusahaan tempat bekerjanya.

Demikian disampaikan NG Priyono, Ketua KSPSI Kota Balikpapan, yang menyatakan ada ratusan perusahaan di Balikpapan para tenaga kerjanya membentuk serikat pekerja.

Catatan KSPSI Balikpapan, banyak buruh yang belum tahu jika setiap individu tenaga kerja memiliki hak untuk berkumpul membentuk serikat pekerja. 

Karena itu, perusahaan yang ada di Kota Balikpapan tidak boleh melarang para karyawannya yang membentuk serikat pekerja.

“Diatur di Undang-undang. Yang belum bentuk, segera dibentuk,” katanya kepada Tribunkaltim pada Senin April 2018 sore.

Menurut dia, serikat pekerja yang ada di Kota Balikpapan seyogyanya menelurkan serikat kerja supaya ada perlindungan dan memiliki kekuatan daya tawar. “10 orang saja di perusahaan sudah bisa bentuk serikat pekerja,” ujarnya.  

Kata Priyono, tidak perlu takut dan risau, setiap kelompok tenaga kerja bisa membentuk serikat pekerja. Kalau pun ada ancaman dan pelarangan bisa melaporkan ke beberapa organisasi buruh yang ada di Balikpapan.

“Sudah terbentuk serikat pekerja si buruh punya daya tawar. Bisa punya Peraturan Kerja Bersama. Perusahaan tidak ada serikat pekerja maka si buruh akan selalu ikut permainan aturan dari perusahaan,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai outsourcing, pihaknya tidak bisa membantah sebab aturan Undang-undang tenaga kerja juga memperbolehkan. Karena itu organisasi buruh susah untuk menolak.

Pastinya, KSPSI menilai sistem kerja outsouring merugikan para tenaga kerja tapi sebuah realitas yang harus diterima. Undang-undang memberlakukannya, dianggap sah. “Kami menilai aturannya masih berpihak kepada pengusaha bukan para buruh,” tegasnya.

Bertepatan dengan hari buruh ini KSPSI pun tidak melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan. Pihaknya hanya sekedar memonitor kegiatan serikat pekerja yang terbentuk dalam kegiatan May Day.[2] (ilo)

---

[1] Terbit dalam portal Tribunkaltim.co pada 1 Mei 2018.

[2] Koran Tribunkaltim,”Belum Terbentuk Serikat Pekerja,” terbit pada Selasa 1 Mei 2018 di halaman depan.