MENAPAK KUTAI PESISIR

Jelajah Samboja dan Muara Jawa

Mengawali Maret, saya bersama Arijdwana fotografer koran harian Tribunkaltim berkesempatan sambangi sebagian wilayah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berangkat dari pusat Kota Balikpapan pada Jumat 2 Maret 2018 pagi.

Kami berdua diberi tugas untuk melakukan peliputan politik otonomi daerah, yang berhembus isu, masyarakat setempat sedang memperjuangkan adanya pembentukan otonomi baru, pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perjalanan dari Balikpapan menuju Muara Jawa bisa dibilang jauh, melewati beberapa kecamatan dan perbatasan. Begitu tiba di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk sampai ke Muara Jawa harus terlebih dahulu melintasi kawasan Kecamatan Samboja.  

Daya tempuh perjalanan yang kami capai paling lambat sekitar tiga jam melalui jalur darat, menggunakan kendaraan roda empat. Hal ini kami sempat berhenti beberapa menit untuk membeli bahan bakar mobil di daerah Manggar, Balikpapan.    

Aktivitas kapal pertambangan minyak dan perahu nelayan di perairan di Muara Jawa Pesisir yang merupakan ruang air pertemuan antara Sungai Mahakam dengan kawasan lautan Selat Makassar pada Jumat 2 Maret 2018 siang. (Photo by Arijdwana Tribunkaltim) 

Target liputan kami ialah mengeksplorasi soal wacana pemekaran kabupaten. Melihat lebih dekat ke masyarakat, apa benar memang ada keinginan kuat untuk membentuk kabupaten tersendiri.

Nyatanya memang benar, saat tiba di lokasi tujuan, sempat terungkap dari beberapa warga, sudah banyak yang mengetahui jika ada rencana pemekaran kabupaten. 

Sebagian besar warga setempat ada yang penasaran, bertanya-tanya kapan resmi terjadinya pemekaran.

Kebanyakan berkeinginan, pemekaran menjadi langkah satu terobosan untuk membuat daerah semakin maju. Apa pun itu namanya, rakyat intinya ingin hidup nyaman, mudah mencari uang, dan sehat sejahterah.

Rencana kabupaten yang akan dibentuk diberi nama Kutai Pesisir, terdiri dari gabungan dari lima kecamatan yakni, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga sanga. 

Selengkapnya, berikut di bawah ini hasil liputan yang telah disajikan di rubrik eksklusif koran Tribunkaltim, Rabu 7 Maret 2018.

Kutai Pesisir Dibentuk Bakal Lahirkan Kota Baru

Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Pesisir ditanggapi positif oleh Lembaga Adat Muara Oda Etam Muara Jawa. Organisasi adat ini menyatakan pembentukan kabupaten baru bernama Kutai Pesisir akan menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Timur.

Hal itu diungkapkan Haji Husaini, Ketua Lembaga Adat Muara Oda Etam Muara Jawa, kepada Tribun melalui sambungan telepon selulernya yang mengaku sedang berada di pelataran Masjid Besar Jami Darussalam, Muara Jawa, pada Sabtu 3 Maret 2018 pagi.

Perjuangan pembentukan kabupaten baru, yang memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah puluhan tahun yang lalu. Warga yang berada di Muara Jawa merasa setuju untuk memekarkan Kabupaten Kukar menjadi Kabupaten Kutai Pesisir.

“Sudah saatnya terbentuk. Masyarakat menginginkan. Bukan saja Muara Jawa yang ingin tapi empat kecamatan lain juga mau masuk dalam Kutai Pesisir. Ingin adanya percepatan pembangunan, mudahnya mengurus birokrasi pemerintahan,'' ujarnya.

Perkampungan nelayan kawasan Tahir Handil di Muara Jawa Pesisir pada Jumat 2 Maret 2018 siang. (Photo by Jongfajar Kelana) 

Kata Husaini, saat Kutai Pesisir dilahirkan, pastinya Kaltim akan merasa bangga karena muncul pertumbuhan daerah yang baru dan maju. Kaltim bertambah kemunculan kota baru, ada pemerataan pembangunan secara signifikan.

“Jadi kabupaten tersendiri pasti jadi kota baru. Ada Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, sama Kutai Pesisir yang katanya nanti ibukotanya ada di Muara Jawa,” katanya.

Secara sejarah interaksi sosial, masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kutai Pesisir berlatarbelakang agama, suku dan budaya yang ragam. Kehidupan masyarakatnya sudah majemuk, selalu hidup rukun damai.

“Tidak pernah ada peristiwa kerusuhan massal yang berbau suku ras agama dan budaya. Kami satu sama lain saling menghargai. Toleransinya sudah terjaga, tidak pernah konflik yang berbau sara,” tegas Husaini.

Karenanya, tegas dia, munculnya otonomi baru Kutai Pesisir akan menelurkan kota baru. Kutai Pesisir sudah siap menjadi kota. Karakteristik masyarakatnya sudah majemuk, cocok menjadi kota.

Selain itu, tambah Husaini, senadainya Kutai Pesisir lahir, dipastikan menjadi pusat ekonomi baru, akan melirik banyak orang untuk berdatangan ke Kutai Pesisir, mencari penghidupan.
  

“Kalau memang nanti benar jadi kabupaten sendiri, jadi kota baru. Akan banyak pendatang dari berbagai daerah. Kutai Pesisir akan bertambah ramai. Daerahnya akan semakin berkembang, bisa jadi kota besar,” tutur Husaini.

Sebagai warga yang sudah lama menetap di Kutai Pesisir, siap untuk menerima perubahan sosial ini. Kutai Pesisir terbuka bagi siapa saja yang berniat ingin meramaikan dan ikut berkontribusi membangun daerah.

“Kami menyadari nanti akan banyak pendatang. Daerah kita ini banyak sumber-sumber ekonomi. Seperti minyak gas bumi, pertanian dan pariwisata bisa dikembangkan. Perikanan dan kelautan kami juga kaya, hasilnya melimpah,” ungkap Husaini.

Perjuangan menuntut pemekaran daerah berangkat dari kegelisahan masyarakat akan keadilan pembangunan yang merata. Harapan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir akan memberi peluang pembangunan yang lebih maksimal.

Seperti di antaranya, daerah semakin berkembang pesat, infrastruktur dibangun lengkap. Selama ini anak muda generasi kelahiran di Kutai Pesisir banyak yang tinggalkan daerah merantau mencari pekerjaan atau pergi menutut ilmu.

“Kabupaten sendiri pusat-pusat ekonomi baru bertumbuh, akan terbuka luas lapangan kerja. Terbangun perguruan tinggi. Kuliah di daerah sendiri nanti kerjanya juga di daerah sendiri. Sekarang tidak, banyak yang pergi keluar daerah, akhirnya daerah sepi tidak berkembang,” ungkapnya.

Kondisi daerah yang dinilai mengalami ketertinggalan dengan daerah lainnya, membuat warga Kutai Pesisir bergerak untuk lakukan perjuangan di tingkat kabupaten dan provinsi, hingga di pemerintah pusat.  

“Daerah kami sumber pendapatan terbesar tapi kenapa daerah kami pembangunannya kalah dengan daerah lainnya. Kami memperjuangkannya. Semua kecamatan sudah setuju, ikut masuk dalam Kutai Pesisir,” katanya, yang juga menyebutkan lima kecamatan dimaksud ialah Samboja, Anggana, Loa Janan, Sanga sanga, dan Muara Jawa.

Isu Kutai Pesisir Tak Berhubungan dengan Pilgub Kaltim

Hingar bingar perjuangan membentuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Pesisir yang ingin memisahkan dari induknya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tidak ada kaitannya dengan momen pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur (Pilkada Kaltim). Upaya yang dilakukan murni karena perjuangan bukan untuk kepentingan politik partisan.

Hal ini ditegaskan, Sudirman Hadi, Penasehat Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir kepada Tribun, melalui sambungan telepon selulernya pada Minggu 4 Maret 2018 pagi.

Pria yang bergaya rambut belah pinggir ini menjelaskan, kabar soal perjuangan pendirian Kutai Pesisir sudah tersebar meluas ke seluruh Provinsi Kaltim. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui proses pemekarannya.

Sampai beberapa hari yang lalu, semua para kandidat Cagub dan Cawagub Kaltim menyatakan sikap mendukung penuh perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Pesisir di Kaltim.
   

“Semua calon, sebanyak empat pasangan menyatakan setuju. Sikap dan pandangan semua pasangan lebih mendukung ada Kutai Pesisir. Pernyataan mereka terekspose di berbagai media massa,” kata Sudirman.

Menurut dia, sikap semua pasangan calon tersebut merupakan hak para kandidat. Bagi lembaga Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir hal ini dianggap sebagai langkah yang wajar, para kandidat melihatnya sebagai bahan kampanye.

“Sah-sah saja kan lagi momentum pilgub. Mereka para calon mengkampanyekan kami (Otonomi Baru Kutai Pesisir) jelas sangat menguntungkan. Gaung Kutai Pesisir terangkat kembali di tengah masyarakat,” tutur Sudirman.  

Suasana perkotaan di Jalan Ahmad Yani Muara Jawa pada Jumat 2 Maret 2018 siang. (Photo by Jongfajar Kelana)

Lagi pula tambahnya, perjuangan pemekaran Kukar berjalan sesuai alamiah, tidak ada yang memanfaatkan momen pilkada. Telah berjalan lama, isunya berhembus sejak Gubernur Suwarna Abdul Fatah masih menjabat. Zaman gubernur ini sudah diwacanakan adanya pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir.

Kalau sekarang semua paslon cagub dan cawagub bahas mengenai Kutai Pesisir, tentu saja pas kebetulan sedang masuk masa kampanye politik pilkada, jadinya dipakai untuk isu penyampaian visi misi program kerja.

“Kami tidak ada yang melarang, silakan saja mereka berkampanye membawa isu pemekarang Kutai Pesisir!. Kami juga tidak mengarahkan ke para kandidat,” tegas Sudirman.

Namun dia pun menegaskan, dalam posisi pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, lembaga perjuangan otonomi baru Kutai Pesisir tidak menyatakan sikap dukungan ke kandidat tertentu. Isu perjuangan pemekaran Kutai Pesisir tidak ada kaitannya dengan suksesi pasangan calon tertentu.

“Kita secara kelembagaan sepakat tidak mendukung pada paslon mana pun. Kami tidak mewakili partisan para paslon yang maju. Perjuangan kami bukan modus untuk suksesi paslon di politik pilkada,” kata Sudirman.

Karena itu, semua masyarakat yang masuk dalam lingkup kecamatan di Kutai Pesisir diberi kebebasan dalam Pilkada Kaltim. Proses demokrasi pilkada tetap dijalankan secara bebas, tidak ada paksaan. Setiap warga di Kutai Pesisir diberikan hak untuk memilih paslon sesuai selera masing-masing.

“Kami secara kelembagaan mendukung semua paslon yang berkompetisi di Pilkada Kaltim. Buat setiap warga terserah mau pilih paslon yang mana, semua pilihan diserahkan ke masing-masing pribadi,” tegasnya.

Selain itu, tambahnya, kelembagaan Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir dalam posisi Pilkada Kaltim tidak ada gerakan untuk merapat ke satu kandidat tertentu membuat kesepakatan politik partisan.

“Kami tidak ada upaya untuk membangun kontrak politik dengan kandidat tertentu. Di internal kelembagaan kami bersih dari politik Pilkada,” ujarnya.

Sampai sekarang ini, perjuangan pemekaran Kutai Pesisir akan masuk ke tahap paripurna di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kukar. Di jenjang Gubernur Kaltim dan di papan eksekutif di Kabupaten Kukar melalui Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sudah memberi lampu hijau.

Secara sosial kultural, masyarakat yang bertempat tinggal di Kutai Pesisir karakteristiknya sangat ragam. Kehidupan sosialnya majemuk, dihuni oleh berbagai suku budaya dan agama yang berbeda namun tetap bersatu dalam hidup damai.

Belum lama ini saat menghubungi Haji Husaini, Ketua Lembaga Adat Muara Oda Etam wilayah Muara Jawa, mengatakan, masyarakat Kutai Pesisir hidup berdampingan meski dari latarbelakang berbeda. Kerusuhan yang berbau perbedaan pandangan tidak pernah terjadi, semua hidup harmonis.

“Tidak ada yang berkelahi gara-gara beda pilihan politik. Pilkada biasa saja, kami anggap sebagai proses demokrasi. Jalan dengan damai. Kami melihatnya siapa yang memang punya potensi mampu membawa perbaikan dan kemajuan daerah, pasti akan dipilih,” ungkapnya.

Awalnya Tujuh Kecamatan Masuk Kutai Pesisir

Proses pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berlanjut telah bergulir beberapa puluh tahun yang lalu. Pembentukan Kutai Pesisir sebuah keniscayaan yang mesti diwujudkan. Masyarakat menginginkan pemekaran Kukar, dibuat kabupaten baru merupakan keinginan masyarakat.

Ini disampaikan, Andi Firman, Sekretaris Umum Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir, kepada Tribun pada Jumat 2 Maret 2018 sore di Muara Jawa. Ia menjelaskan, perjuangan pemekaran Kutai Pesisir terus bergulir.

“Ada lima kecamatan yang sudah ikut mau bergabung. Dahulunya ada tujuh Marang Kayu dan Muara Badak, ikut masuk ke Kutai Pesisir tetapi di tahun 2007 dua kecamatan ini tetap berada ikut Kukar,” ujarnya.

Perubahan jumlah kecamatan dari tujuh menjadi dua merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang telah melakukan verifikasi yang hasilnya Marang Kayu dan Muara Badak tetap berada di Kukar.

Sama halnya penelitian dari Universitas Mulawarman dan Universitas Padjajaran Jawa Barat menyatakan, kecamatan Marang Kayu dan Muara Badak mesti tetap ikut Kukar.

“Kalau semuanya gabung di Kutai Pesisir nanti Kukar akan susah mendapat pendapatan daerahnya. Sengaja ditinggal dua kecamatan tetap ikut Kukar untuk tujuan menopang daerah Kukar,” tutur Andi. 

Menurut dia, tidak menjadi persoalan soal Kutai Pesisir hanya memiliki lima kecamatan karena secara persyaratan tetap memenuhi kriteria. Pembentukan kabupaten minimal harus lima kecamatan dengan usia kecamatan yang cukup lama.

Kondisi infrastruktur dermaga speedboat Muara Jawa Pesisir pada Jumat 2 Maret 2018. (Photo by Jongfajar Kelana)

“Kecamatan sudah berdiri lama. Bukan usia baru satu atau dua tahun baru berdiri, semua sudah hampir lima tahun lebih. Tidak ada masalah,” katanya.
 

Perjuangan pemekaran wilayah bukan lagi sifatnya kepentingan politis. Sebab warga masyarakat di lima kecamatan telah membuat berita acara, bukan lagi hanya di selembar kertas semata. 

Pembuatan berita acara membuktikan usulan pendirian Kabupaten Kutai Pesisir merupakan murni perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik.

“Ada kesepakatan warga. Dibuat berita acaranya. Banyak yang setuju. Ditandatangani pimpinan wilayah masing-masing. Ada tandatangan asli dan stempel asli,” ungkapnya.

Penentuan Ibukota Kutai Pesisir Banyak Pilihan

Pembentukan otonomi daerah baru Kabupaten Kutai Pesisir yang memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartenegara (Kukar), masih belum ada kepastian soal penentuan ibukota kabupaten. Masyarakat menunggu hasil keputusan dari kajian objektif pemekaran dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Sudirman Hadi, Penasehat Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir, kepada Tribun pada Kamis 8 Maret 2018) sore melalui sambungan telepon selulernya. 

Banyak kajian dalam pemilihan ibukota Kabupaten Kutai Pesisir. Namun untuk saat ini, yang rencana yang disetujui ialah Kecamatan Anggana. 

“Masyarakat di lima kecamatan yang gabung dalam Kutai Pesisir memilih Anggana sebagai ibukotanya,” ungkapnya yang mengaku sedang berada di Muara Jawa.

Senada dengan Andi Firman, Sekretaris Umum Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir, kepada Tribun, menjelaskan, berdasarkan kesepakatan lima kecamatan yang bergabung di Kutai Pesisir, telah ada klaim dari banyak pihak di lima kecamatan, yang memilih Kecamatan Anggana sebagai ibukota.

Namun tegas dia, pilihan itu bisa berubah ! Bergantung dari hasil kajian dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, juga keputusan dari penelitian resmi Universitas Mulawarman di Samarinda. 

“Kami sedang menunggu hasilnya seperti apa. Kami warga mengikuti hasil kajian objektifnya seperti apa,” kata Andi.

Seandainya nanti ada keputusan dari pemerintah pusat, soal penentuan wilayah ibukota Kutai Pesisir, maka warga masyarakat yang ada di Kutai Pesisir secara otomatis mesti rela untuk menerima apa pun hasil lokasi ibukotanya berdasarkan kajian objektif.

“Kami sudah bersepakat pilih Anggana sebagai ibukota Kabupaten Kutai Pesisir. Tapi kalau nanti berubah ada keputusan lain dari pemerintah pusat pastinya warga setuju-setuju saja,” ujarnya.

Secara geografis, Anggana terletak di muara Sungai Mahakam. Kawasan Anggana sebagian besar memeluk pulau-pulau kecil yang dalam istilah keilmuan geografi disebut Delta Mahakam, yang menyimpan sumber kekayaan hasil perikanan.

Sampai sekarang, Kecamatan Anggana memiliki lima desa dengan pusat pemerintahannya berada di Desa Sungai Mariam. Sisi bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, dan sisi timur menghadap ke Selat Makassar.

Selain itu, tambah Andi, mengacu dari hasil penelitian pengembangan wilayah Kutai Pesisir yang dilakukan lembaga Universitas Mulawarman dan Universitas Padjajaran tahun 2007, disebutkan, ibukota Kutai Pesisir bagusnya berada di daerah Bambangan, yang secara geografis terdapat sungai.

“Bambangan itu di kawasan perbatasan antara Kecamatan Samboja dan Muara Jawa. Tempatnya sudah bisa dikatakan ramai,” kata Andi.

Namun berbeda halnya dengan penelitian Universitas Gajah Mada dari jurusan Pengembangan Wilayah Kutai Pesisir, disebutukan Muara Jawa pas untuk jadi ibukota Kutai Pesisir.

Penelitian tersebut dipimpin Dr Luthfi Muta’alli yang hasilnya memberikan kesimpulan Muara Jawa cocok dijadikan ibukota Kabupaten Kutai Pesisir. Secara infrastruktur dan potensi ekonomi sudah bisa dikatakan memenuhi standar.

Mengutip dari laporan hasil peneltian kampus Yogyakarta tersebut, di halaman III-22, terungkap, berdasarkan analisis potensi historis, potensi intraregional partisipasi dan dukungan masyarakat, menyatakan, skor tertinggi wilayah cocok ialah Muara Jawa, yang kedua Anggara, ketiga Sanga sanga, empat Samboja dan kelima Loa Janan.

Kondisi jalan yang baik, berbeton mulus. Muara Jawa secara geografis juga dekat dengan muara Sungai Mahakam dan lautan serta memiliki pelabuhan Handil Dua. Tidak jauh dari pelabuhan sudah berdiri terminal transportasi darat jurusan ke Balikpapan dan Samarinda.

Di tempat ini, Muara Jawa dalam perut buminya mengandung deposit batu bara yang banyak. Termasuk juga ada sumber minyak gas yang telah dikelola oleh perusahaan Pertamina dan VICO Indonesia.

Selain itu, dekat pelabuhan tersebut ada dua pasar rakyat yang menjadi pusat pergerakan ekonomi masyarakat. Muara Jawa Pesisir yang berada di Handil Dua juga dipadati penduduk, terutama warga bermatapencahariaan nelayan.

Banyak orang yang mengira, Kutai Pesisir, khususnya Muara Jawa, hanya mengandalkan sumber daya alam migas. Padahal tidak. Muara Jawa memiliki kekayaan alam yang diberikan langsung oleh Tuhan berupa perairan sungai muara dan lautan yang luas.

“Hasil perikanan daerah kami (Muara Jawa) sudah dikenal. Kepiting tangkapan kami sering dibeli sama restoran-restoran yang ada di Balikpapan. Pasokan kepiting dari Balikpapan banyak yang mengambil di Muara Jawa,” ungkap Andi, yang memiliki helai rambut yang lurus ini.

Menurut Andi, kini Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir sedang menunggu peran serta dari Universitas Mulawarman dalam mencari formula tepat menggali pendapatan asli daerah Kutai Pesisir di luar dari sektor migas.

“Daerah kami di pesisir, menonjol di perikanan dan kelautan. Daerah kami sebagian besar di pesisir, Alhamdulillah begitu melimpah. Hasil ikan, udang, kepiting, sangat luar biasa. Banyak mengambil hasilnya dari Sungai Mahakam,” ungkapnya.  

Termasuk, di bidang agrobisnis kawasan Kutai Pesisir tidak kalah dengan daerah lainnya. “Pertanian kami (Kutai Pesisir) sudah mumpuni, dikenal. Kami ada kelapa sawit di Muara Kembang, kebun karet juga ada,” katanya.

Paripurna Dilangsungkan Jauh Hari Pencoblosan

Perjuangan pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di tingkat legislatif dan tatanan eksekutif kabupaten dan provinsi, bisa dibilang mulus. Semua sudah menyatakan positif terhadap pendirian Kaupaten Kutai Pesisir.

Saat ini hanya menunggu rapat paripuran di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, membahas soal pemantapan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir.

Warga masyarakat berharap, pelaksanaan paripurna Kutai Pesisir dilangsungkan sebelum masa pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan kepada Tribun melalui Andi Firman, Sekretaris Umum Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir, belum lama ini, yang menegaskan, pelaksanaan paripurna di DPRD Kukar soal pembentukan Kutai Pesisir sebaiknya dilangsungkan sebelum pemungutan suara, supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
  

“Jangan terkesan nantinya kita dimanfaatkan dalam pilkada. Perjuangan pemekaran Kutai Pesisir murni perjuangan, bukan ada kaitannya pemenangan kandidat tertentu dalam pilkada,” ujarnya.

Karena itu, dia mengimbau kepada jajaran DPRD Kukar termasuk Plt Bupati Kukar untuk bisa bersepakat selenggarakan paripurna Kutai Pesisir sebelum masa pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

“Kita sebaiknya menghindari saat masuknya momentum pencoblosan pilkada. Bagus dilangsungkan sebelum pencoblosan supaya tidak ada kesan dimanfaatkan kepentingan politik pilkada,” kata Andi.

Gedung bertingkat Sekolah Dasar Negeri di Jalan Tahir Handil Tiga Muara Jawa Pesisir pada Jumat 2 Maret 2018 siang. (Photo by Jongfajar Kelana) 

Sampai sejauh ini, dirinya bersama warga lainnya merasa optimis, perjuangan Kutai Peisir di kancah paripurna DPRD Kukar akan berhasil, menghasilkan keputusan yang mengarah ke suara setuju.

“Kami sudah sering berjumpa dengan ketua (DPRD Kukar). Pandangan anggota dewan sangat terbuka, menyambut baik pembentukan Kutai Pesisir. Ketua juga sudah pernah menandatangani pembentukan Kutai Pesisir, jadi kami yakin usaha akan lolos, disetujui di tingkat dewan,” tutur Andi.

Sampai saat ini sedang dilakukan komunikasi secara intens dengan DPRD Kukar dan Plt Bupati Kukar, terkait dengan percepatan pelaksaaan paripurna pembentukan Kutai Pesisir. Masyarakat di lima kecamatan merasa pemekaran Kukar merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kebaikan yang lebih cemerlang.

“Harapan kami pertengahan bulan Maret tahun 2018 ini sudah dilakukan paripurna. Kalau sudah selesai paripurna maka perjuangan kita tinggal di tingkat pemerinah pusat,” tegasnya.

Belum lama ini, saat malam hari Tribun menyusuri sebagian jalur darat kawasan Kutai Pesisir. Dimulai dari Samboja hingga ke Muara Jawa. Selama perjalanan, melewati beberapa perusahaan migas dan stasiun pengisian bahan bakar.

Namun selama menempuh perjalanan, terutama jalan provinsi Balikpapan Handil, kondisi malam hari begitu gelap, tidak ada lampu penerangan jalan. Cahaya lampu hanya mengandalkan lampu kendaraan dan beberapa bangunan rumah dan toko.

Tidak hanya itu, gangguan lainnya, jalan sangat berkondisi buruk. Jalan bagian kiri kalau dari arah Muara Jawa menuju Samboja bisa dibilang sangat memprihatinkan. Banyak lubang-lubang yang mengganggu laju kendaraan. 

Rumput ilalang yang berada di pinggiran pun sudah ada yang mulai sentuh jalanan aspal, menghalangi jarak pandang berkendara.

“Memang jalannya berstatus provinsi bukan tanggungjawab Pemkab Kukar tapi kenapa banyak yang rusak. Keinginan pemekaran adanya peningkatan infrastruktur,” tutur Sudirman Hadi, tokoh senior di Muara Jawa. (ilo)

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KUTAI PESISIR

Potensi Pertambangan:

1.    Minyak Bumi dan gas alam

2.    Batu bara di Samboja, Muara Jawa dan Sanga sanga

3.    Pasir bijih besi di Pantai Samboja dan perbukitan Muara Jawa

4.    Pasir kwarsa, lempung, batu gamping, kalolin, dan pasir batu.

DATA: Kajian Akademik UGM tahun 2007 (ilo)

Potensi Pariwisata:

1.    Wisata alam Benkirai.

2.    Wisata ilmiah Wana Riset

3.    Kolam air panas Dondang

4.    Situs sejarah Kerajaan Kutai

5.    Wisata sejarah juang Sanga sanga

6.    Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

DATA: Pemkab Kukar tahun 2017 (ilo)

Potensi Pertanian:

1.    Padi sawah 5645 ha

2.    Padi ladang 9494 ha

3.    Jagung 540 ha

4.    Ubi kayu 1350 ha

5.    Ubi jalar 676 ha

6.    Kacang tanah 412 ha

7.    Kacang kedelai 94 ha

8.    Kacang ijo 137 ha

     DATA: Dalam hektar Pemkab Kukar tahun 2006 (ilo)

Potensi Perikanan Laut:

1.    Samboja 3787,7 ton

2.    Muara Jawa 3653,5 ton

3.    Sanga sanga 1172,8 ton

4.    Anggana 4588,4 ton 

     DATA: Pemkab Kukar tahun 2006 (ilo)