SUARA MUSRENBANG KALTIM 2018

Andalkan Investasi Swasta dan BUMN

Sumber daya alam minyak bumi dan gas alam mulai menipis harga pasarannya. Batu bara pun anjlok di pasar dunia, menyebabkan dana bagi hasil Kalimantan Timur (Kaltim) semakin menurun.

Jumlahnya tidak lagi besar seperti tahun sebelumnya. Andalan pendapatan daerah Kaltim kini mengarah kepada investasi swasta dan kegiatan industri hilirisasi yang terbarukan.

Ini disampaikan Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain, kepada Tribunkaltim di sela-sela acara Musrenbang Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Senin 16 April 2018 siang.

Acuan pembangunan ekonomi Kaltim mesti berubah, tidak lagi mengandalkan pada sektor alam yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan batu bara. Jejak langkah ke depan Kaltim melihat pada kacamata ekonomi yang berbasiskan pada ekonomi terbarukan.

Seperti di antaranya, basis ekonomi pariwisata yang mengandalkan dari investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Kerjasama dengan swasta dan BUMN. Kita undang investor. Dana-dana yang keluar kita tarik lagi, kita kembangkan disini (Kaltim),” ujarnya.

Sekarang ini ada langkah maju bagi Kaltim, seperti negara Republik Seychelles akan memberikan dana bantuan untuk kembangkan wisata di Kabupaten Berau sebesar Rp 50 miliar. Pelaksanaan kucuran dana ini akan digunakan bagi kegiatan investasi di bidang pariwisata yang akan terlaksana kemungkinan besar pada tahun 2019 nanti.

Artinya, ada sumber-sumber pendapatan yang bisa diperoleh Kaltim dari luar APBN dan APBD. “Duta besar Republik Seychelles berikan block grant buat Kaltim untuk kembangkan wisata di Derawan dan Maratua,” ungkap Zain.

Sekarang ini, daerah wisata di Berau tersebut sedang ditata, ditingkatkan infrastrukturnya yang menggunakan dana dari APBN sekitar Rp 70 miliar yang dikucurkan sementara dari APBD sekitar Rp 35 miliar.

Dia pun mengakui, pendapatan asli daerah Kaltim telah terjun bebas dari Rp 4 triliun menjadi Rp 3,9 triliun di tahun 2018. Berharap banyak dalam perjalanan tahun 2019, bisa capai angka yang lebih baik lagi.

Hal yang paling mendongkrak pendapatan asli daerah bagi Kaltim berada pada sektor kendaraan bermotor, hampir 80 persen menyumbangnya. Sementara wisata dan lain-lainnya hanya 20 persen saja. “Kalau yang jarang bayar pajak pendapatan kita juga kecil,” ungkapnya.

Selain itu, andalan ekonomi Kaltim lebih kepada ke industri hilirisasi yang ke depan akan selenggarakan industri sawit, karet dan rotan. “Sekarang yang sudah berjalan perkayuan. Bukan lagi jual dalam kayu mentah. Ada pabrik, diolah,” tuturnya.

Perjuangkan DBH Pengolah Migas

Hetifah Sjaifudian, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan perjuangan daerah pengolah migas menambah Dana Bagi Hasil (DBH) upaya untuk menambah pendapatan daerah di tengah menurunnya ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Ia menjelaskan, DBH Kaltim dari sisi migas dan batu bara berkurang. Mempengaruhi pendapatan daerah karena itu perlu terbosan mencari pendapatan dari non migas seperti pariwisata.

“Banyak sekali potensi di Kaltim. Ada banyak sekali, belum lagi bisa menggarap ekonomi kreatif,” tegasnya usai mengikuti Musrenbang Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan pada Senin 16 April 2018.

Perlu ada pengembangan sumber daya manusia Kaltim supaya bisa memanfaatkan potensi di luar migas. Pengembangan wisata bisa ditingkatkan, dimulai dari persiapan sumber daya manusia hingga infrastrukturnya.  

Belum lama ini, daerah pengolah mengusulkan untuk mengakomodir kenaikan pendapatan. Ini bukan perjuangan yang mudah, perlu ada kajian mendalam oleh pemerintah pusat dan perubahan aturan undang-undangnya.

“Perlu ada dialog. Pasti ada dareah yang ada yang tidak setuju, harus dimusyawarahkan lagi. Kalau saya setuju saja,” tegasnya.  

Lagi pula, sifat pengambilan di DPR adalah kolektif, bukan berdasar individu daerah pemilih. Yang penting daerah-daerah yang bernasib sama dengan Kaltim seperti Riau, Aceh Darusslam, untuk kuat bersatu memperjuangkan penambahan pendapatan karena merasa sebagai daerah pengasil dan pengolah migas.

“Harusnya kita menyatu. Kalau sendiri susah juga. Sebab ada daerah yang tidak setuju pastinya akan kontra dengan usulan kita,” kata Hetifah.

Menurut dia, seperti di luar negeri biasanya daerah pengolah dan penghasil bisa mendapat kelebihan dana apabila di daerah ini dianggap banyak kekurangan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. 

Kalau daerahnya dianggap telah maksimal, lengkap segala sarana prasarana dan infrastrukturnya mapan, maka dana bagi hasilnya dikurangi, didistribusikan ke daerah yang dianggap tertinggal meski bukan daerah penghasil dan pengolah migas.

“Kita sekarang fix. Dari dahulu sampai sekarang sama saja. Segitu-segitu saja. Kaltim sekarang lagi kekurangan sudah seharusnya ditambah pendapatannya dari sektor migas,” ujarnya.[1] (ilo)

FAKTOR PENINGKAT INVESTASI KALTIM

-          Hadirnya Bandara APT Pranoto.

-          Tersedianya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

-          Perluasan kilang minyak di Kota Balikpapan.

-          Perluasan kilang minyak di Kota Bontang.

PROYEKSI MAKRO EKONOMI KALTIM 2019:

-          Pertumbuhan ekonomi 2,5 plus minus satu persen

-          Inflasi kurang lebih 1 persen

-          Angka kemiskinan 5,9 persen

-          Pengangguran 6,51 persen

-          Pendapatan Rp 7,602 triliun

-          PAD Kaltim Rp 4,685 triliun

-          Dana perimbangan Rp 2,908 triliun.

-          Dana lain-lain pendapatan yang sah Rp 9.443 miliar

-          Kapasitas rill keuangan daerah Rp 2,052 triliun.
      SUMBER DATA: Bappenas Kaltim (ilo)

DBH DAERAH PENGOLAH 2018:

Minyak Bumi

-          Pemerintah pusat 84,5 persen

-          Pemerintah daerah 15,5 persen

Gas Alam

-          Pemerintah pusat 69,5 persen

-          Pemerintah daerah 30,5 persen

USULAN DBH DAERAH PENGOLAH:

Minyak Bumi

-          Pemerintah pusat 84 persen

-          Pemerintah daerah 16 persen

Gas Alam

-          Pemerintah pusat 69 persen

-          Pemerintah daerah 31 persen

SUMBER DATA: Fakultas Ekonomi Unmul (ilo)

HITUNG-HITUNGAN DBH KALTIM

DBH Migas pemerintah pusat Rp 36,6 triliun.

Dibagi ke Kaltim Rp 8,27 triliun.

Total ini terdiri dari:

DBH minyak 15,5 persen dapat Rp 1,96 triliun

DBH Gas 30,5 persen dapat Rp 6,3 triliun.

SUMBER DATA: Kementrian Keuangan tahun 2014 (ilo)

---

[1] Koran Tribunkaltim terbit di halaman depan pada Selasa 17 April 2018 bersambung ke halaman 11 tribun line.